-

Kebijakan Pemda (Otda)

Pengelolaan sumberdaya air di daerah otonomi harus didukung dengan sumberdaya daerah otonomi serta kelembagaan yang handal. Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip :
a.     Secara ekonomi layak (Economically Feasible).
b.     Secara lingkungan berkelanjutan (Environmentally Suistainable)
c.      Secara sosial adil (Socially Equitable)

AU No. 22 Th. 1999 ttg Pemerintah Daerah UU
No. 25 Th. 1999 ttg Perimbangan keuangan

UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

UU  No. 11 Th. 1974 ttg Pengairan (pasal 3 ayat 2 : wewenang pemerintah dalam pengelolaam sumberdaya air.
PP No. 22 Th. 1982 ttg tata pengaturan air. PP No. 23 Th. 1982 ttg Irigasi

PP No. 35 Th. 1991 ttg sungai

Konsep kebijakan :
o       Landasan kebijakan : desentralisasi
o       Kebijakan khusus : azas adil, berkesinambungan, efisien dan aman.

o       Pengelolaan : komprehensif dan terpadu
o       Aspek pengelolaan : pengembangan, pemanfaatan, pengendalian dan konservasi.
o Sumberdaya air : air permukaan dengan atau tanpa air tanah. o
Nilia air : sebagai komoditi.
o Metoda : pendekatan analisis sistem.
o Lokasi : satu wilayah sungai, sebagai satuan wilayah

pengelolaan sumberdaya air, yang berada dalam satu dan atau dua propinsi.

o Jangkauan : wilayah sungai, sub-wilayah sungai, kabupaten, kecamatan, kota (multilevel).
o Orientasi : kebutuhan air terus meningkat, sumberdaya air relatif
tetap   pemenuhan kebutuhan air (demand oriented)

o Stakeholder : kalangan pemerintah (struktural dan politis) dan swasta.

o Nara sumber : litbang teknologi keairan, perguruan tinggi dan konsulta.


Lingkup kebijakan :

o       Spasial : seluruh perkotaan dan pedesaan di kabupaten, kawasan industri, daerah irigasi, daerah tambak, daerah irigasi rawa lebak/pasang surut yang berada dalam wilayah sungai.

o       Non-struktural : sungai danau, mata air, hutan lindung.

o       Struktural : waduk, saluran pembawa/pembuang, bendung, bangunan bagi, pengolah air bersih, pengolah limbah,

pembangkit listrik, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan.
o Sektoral : pertanian, perikanan, industri, energi, air bersih. o
Institusional : lembaga pemerintah TK I dan II, Perum,

BUMND.
o       Finansial : modal, tarif dan biaya.
o       Kependudukan : urban, rural.

Komponen

o       Alokasi air : ketersediaan air (air permukaan dan tanah), kebutuhan air (rumah tangga, pertanian, industri, perikanan, listrik, penggelontoran kota), prioritas pemberian air.
o Pengendalian kualitas air o
Pengendalian banjir
o Pengendalian erosi dan sedimentasi o Dampak lingkungan
o Navigasi
o      Biaya     dan
tarif                     o
Kelembagaan
o       Masukan lain dari nara sumber

Beberapa metode /cara penyediaan sumber daya air yang selama ini telah kita kenal adalah sebagai berikut :
1. Saluran Irigasi Hemat Air
2. Embung
3. Teknologi Bendungan Air Tanah
4. Teknologi Pengairan Rawa dan Pantai
5. Pengembangan Daerah Pasang Surut
6. Teknologi Hujan Buatan
7. Teknologi Pengairan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

-
Gambar
BANJIR DAN KEKERINGAN Indonesia merupakan negara beriklim tropika humida ( humid tropic ) yang pada musim hujan mempunyai curah hujan tinggi. Akibatnya di beberapa tempat terjadi banjir yang banyak menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta benda. Kerugian ini akan semakin besar kalau terjadi di kota-kota besar yang padat penduduknya. Untuk mengurangi kerugian tersebut telah banyak usaha penanggulangan banjir yang dilakukan seperti pembuatan tanggul banjir, tampungan banjir sementara, pompanisasai air banjir, sudetan sungai, dll. Usaha pengendalian banjir tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan, karena  kejadian banjir terus meningkat dari waktu ke waktu.  Fenomena ini sudah kita sadari, karena proses kejadian banjir memang sangat komplek, baik itu proses di lahan maupun di jaringan sungainya.  Oleh karena itu penanggulangan banjir tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan DAS,  dan sumberdaya air secara keseluruhan. Di sisi lain banjir merupakan salah satu sumberdaya
Baca selengkapnya

ETIKA PROFESI MINGGU XIV

-
Kode Etik Profesi Insinyur Etik atau etika mempunyai pengertian sebagai baku perilaku yang diterima secara bersama sekelompok orang “peer” dalam organisasi (profesi) tertentu. Pelanggaran terhadap etika berakibat dikeluarkannya pelanggar dari organisasi. Etika tidak mudah diubah dan dirancang untuk jangka panjang. Sebagai engineer, kode etik ditetapkan oleh sebuah organisasi profesi yang terdiri atas sekumpulan engineer. Organisasi profesi biasanya mewakili suatu regional tertentu, seperti organisasi profesi se-Indonesia, organisasi profesi se-Asia-Pasifik, dan sebagainya. Setiap pekerjaan didunia mempunyai kode etik pada bidangnya pekerjaanya masing-masing, seperti halnya seorang sarjana teknik atau yang biasa dikenal sebagai insinyur. Seorang insinyur membutuhkan profesionalisme dalam manjalankan pekerjaanya, adapun salah satu ciri-ciri insinyur yang professional adalah : Memegang teguh kode etik profesi Pekerjaan (hobi) Keahlian awet, segar, dan mutakhir Berupaya mencapai
Baca selengkapnya