Rekayasa Lalu Lintas Minggu XIV

PERMASALAHAN DAS DI INDONESIA

Beberapa masalah DAS telah coba diantisipasi pemerintah. Namun solusi untuk pengelolaan DAS yang dilakukan pemerintah cenderung pada infrastruktur fisik. Pernyataan tersebut bisa dilihat dari bagaimana cara pemerintah sekarang mengelola Ciliwung.

1. Membangun rusunawa ditujukan khususnya bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran sungai

Permukiman kumuh di DKI Jakarta, khususnya di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, ditertibkan mulai 2012 dan ditargetkan selesai hingga 2014. Warga bantaran Ciliwung ini akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Ciliwung membutuhkan keputusan presiden (keppres) guna mempercepat proses pengerjaan hunian vertikal ini. 

2. mengadakan pemindahan paksa warga yang ada di bantaran sungai

kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Departemen Sosial. Pemindahan ini diutamakan bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara yang tidak akan dipulangkan ke daerahnya dengan didampingi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), relokasi ke rumah susun untuk warga korban penggusuran bukan solusi. Pemindahan itu justru menimbulkan masalah baru bagi mereka.
Yang lebih berat dari penggusuran adalah kehilangan pekerjaan, bukan soal kehilangan tempat untuk tidur. Selama ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memindahkan warga korban penggusuran ke rusun yang disediakan. Rusun tersebut berlokasi jauh dari lokasi semula. Padahal di lokasi semula itu kebanyakan warga bekerja.

3. melakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang salah satunya dengan melakukan pengerukan

Rencana pengelolaan sungai yang berorientasi pada pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah ternyata tidak diimbangi dengan revitalisasi teknologi. Sebagian besar tekhnologi pengerukan sungai yang digunakan pemerintah Indonesia berasal dari luar negeri. Sejak tahun 1950-an, Indonesia mengadopsi teknologi dari Belanda untuk mengeruk beberapa sungai di Indonesia. Tapi sampai tahun 2012 pun, pemerintah masih mengandalkan teknologi yang tidk jauh berbeda dari Belanda. Hal ini bisa dilihat dari teknologi untuk proyek JEDI (bantuan pemerintah Belanda), di mana mesin pengeruk yang dipakai berasal dari Belanda seperti small floating bulldozer, hydraulic graf dan rotating drum separator.

Kesimpulan
Faktor lain yang merupakan kendala dalam pengelolaan DAS adalah kurangnya keterpaduan dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan DAS termasuk dalam hal pembiayaannya. Kondisi ini terjadi karena banyaknya instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Bakosurtanal dan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan swasta, LSM dan masyarakat. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dan panjangnya birokrasi yang perlu ditempuh, baik secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah. Keterpaduan mengandung pengertian terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Keterpaduan pengelolaan DAS memerlukan partisipasi yang setara dan kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian hasil-hasilnya.